Website Pendidikan

Seputar Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Surat Edaran MENPAN RB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuain Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah

Surat Edaran MENPAN RB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuain Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah
Surat Edaran MENPAN RB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuain Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah

Silakan Download

A. Latar Belakang
Bahwa dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wiIayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non- Alam), dan arahan Presiden agar disusun kebijakan yang memungkinkan sebagian Aparatur Sipil Negara untuk dapat bekerja dari rumah perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi pemerintah sebagai upaya pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran COVID- 19,

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegah an Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah.


B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud:
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID -19.

2. Tujuan:
a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.
b. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing -masing Instansi Pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada Instansi Pemerintah.
c. Untuk memastik an pelaksan aan pelayanan publik di Instansi Pemerintah dapat tetap berjalan efektif.

C. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memuat pedoman pelak sanaan tugas k edinasan dengan bekerja di rumah/tem pat tinggalnya (work from home) bagi Aparatur Sipil Negara sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah.

D. Ketentuan
1. P enyesuaian Sistem Kerja
a. Apar atur Sipil Negara yang befada di lingkungan Instansi Pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan beke rja di rumah/tempat tinggalnya (work from home). Namun demikian, Pejabat Pembina Kepegawsian harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level Pejabat Struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

b. Berkaitan dengan hal tersebut, para Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Daerah mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan, antara lain:
1) Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
2) Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
3) Domisili pegawai;
4) Kondisi kesehatan pegawai;
5) Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/ diduga/dalam pengawasan /dikonfirmasi terjangkit COVID- 19);
6) Riwayat perjaIanan luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir ;
7) Riwayat interaksi pegawai pada penderita terknnfirmasi COVID 19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir, dan
8) Ef ektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi

c. Pengaturan sistem kerja tersebu agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

d. Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home), harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.

e. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconfere nce dan /atau video Conference dengan memanfaat kan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.

f. Pemerintah tetap memberikan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home).

g. Pelak sanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.

h. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, pimpinan instansi melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas
a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar ditunda atau dibat alkan.

b. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.

c. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distancing).

d. Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan.

e. Instansi Pemerintah agar melakukan penundaan perjalan an dinas ke luar negeri.

f. Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit COVID-19
atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 agar segera menghubungi Hotline Centre Corona melalui nomor telepon 119 (ext) 9 atau halo kemkes pada nomor 1500567

3. Penerapan Stan dar Kebersihan
Pejabat Pembi na Kepegawaian di Instansi Pemerintah untuk melakukan Iangkah- langkah penceg ahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan untuk melakukan pembersihan /sterilisasi lingkungan kerja masing masing Instansi Pemerintah.

4. Laporan Kesehatan
a. Pejabat Pimpinan Tinggi P ratama atau Kepala Satuan Kerja pada unit organisasi segera melaporkan kepada unit ke rja yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerin tah masing-masing dalam hal ditemukan adanya pegawai di lingkungan kerja yang berada dalam status pemant auan dan /atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID- 19.

b. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah menyampaik a n laporan berisi data Aparatur Sipil Negara yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan /atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

E. Penutup
1. Para pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada masing- masing unit organisasi di bawahnya.
2. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/ Daerah masing-masing.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.
Surat Edaran MENPAN RB Nomor 19 Tahun 2020

Silakan bagikan artikel di atas lewat tombol share di bawah ini:

0 Komentar

Posting Komentar